TOMOHON, Storyrakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melaksanakan rapat bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Tomohon.
Rapat ini di gelar Komisi I DPRD yang dipimpin langsung oleh ketua Harryanto Y.S Lasut dengan anggota Abraham A Wakas, Vony Mongdong dan Anita Mamesa, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Tomohon, Selasa (20/10/2026).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Ketua Komisi I meminta Dukcapil memberikan penjelasan terkait dugaan kebocoran data penduduk.
Dalam rapat, Kepala Dinas Dukcapil Tomohon Royke Roeroe, menjelaskan pihak Dukcapil telah melakukan investigasi dan menemukan dugaan kebocoran data terdapat di satu Kelurahan, yankni di Kecamatan Tomohon Barat.
“Tomohon Barat memiliki delapan kelurahan dan setelah dilakukan pengecekan, kami dapati data dan informasi yang berasal dari platform itu, kami temukan di duga mengalami kebocoran di Kelurahan Woloan Dua”, jelas Roeroe.
Roeroe menambahkan, dari investigasi internal kami, belum menemukan keterlibatan personel Dukcapil Tomohon.
“Kami telah melakukan investigasi satu per satu kepada pejabat dengan penekanan tertentu, namun kami tidak menemukan apakah ada personel yang terlibat atau tidak yang dengan sengaja membocorkan data kependudukan ini baik di tahun 2016 dan tahun 2020”, tambahnya.
Ia mengatakan, dengan adanya temuan ini, secara otomatis muncul dugaan kesengajaan untuk dibocorkan.
Meski demikian, pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila oknumnya diketahui.
“Kami juga telah melakukan pertemuan dengan Camat Tomohon Barat, Lurah Woloan Dua serta perangkat kelurahan tatapi belum menemukan hasil”, ucapnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Harryanto menyayangkan apabila kebocoran data benar – benar terjadi, sehingga dapat mengakibatkan dampak yang besar kepada masyarakat.
“Data penduduk ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan”, ucap Lasut.
Selanjutny, Lasut mempertanyakan penyebab terjadinya kebocoran data.
“Apakah kebocoran ini karena human error atau system error. Jika human error, siapa mereka?
Kalau bukan human error berarti systemnya yang error, dan soal nama fiktif, itu nantinya tugas kepolisian untuk penyelidikannya”, tuturnya.
Lasut juga mempertanyakan apakah Dukcapil telah melakukan verifikasi terhadap data yang bocor untuk memastikan data tersebut benar – benar milik penduduk Tomohon Barat.
“Dari dua ribuan kebocoran data apakah sudah dilakukan verifikasi?
Jangan – jangan hanya judulnya saja yang data kependudukan Tomohon Barat, tetapi orang – orang didalamnya bukan masyarakat Tomohon Barat”, tegas Lasut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Roeroe mengatakan pihaknya telah melakukan pengambilan sampel data yang di duga bocor dan mencocokkannya dengan data Dukcapil, namun kebocoran tersebut tenyata bukan dari sistem yang di kelola oleh Dukcapil Tomohon.
“Kami telah mengirim beberapa nama kepada pak Camat dan ibu Lurah dan kami sampling data itu sesuai”, jelasnya.
Ia juga menyampaikan, kebocoran ini bukan dari sistem, karena data tersebut terpusat dalam Kementerian Dalam Negeri dan dikelola oleh tenaga – tenaga Expert.
Kebocoran ini mengarah pada keterlibatan seseorang, akan tetapi dari hasil investigasi tidak ditemukan keterlibatan personel Dukcapil Tomohon.
Dengan tegas Roeroe mengatakan, sistem tersebut dibangun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian dalam Negeri, sedangkan Dukcapil Tomohon sebagai pengguna sistem dan saat ini data yang di duga bocor telah di hapus.
Menanggapi masalah tersebut, anggota Komisi I Abraham Wakas mengusulkan kepada Dukcapil untuk menghindari terjadi kebocoran kembali, di sarankan melakukan penggantian kata sandi akun.
“Apakah kalau pakai sistem ini , pakai login username? kalau boleh ganti semua password nya yang bisa mengakses sistem dan untuk semua yang memegang akun sistem, update passwordnya”, sarannya.
Selanjutnya, pihak Dukcapil menyambut baik saran ini.
Sebelum rapat ditutup, Lasut berharap kejadian ini mendapat perhatian khusus dan kedepannya tidak terjadi lagi kebocoran data lagi. (*/**)
